default ads banner CODE: NEWS / LARGE LEADERBOARD / 970x90

Terkait RUU KUHP, Begini Harapan Bamsoet Kepada Anggota DPR Baru

Terkait RUU KUHP, Begini Harapan Bamsoet Kepada Anggota DPR Baru
Peristiwa Nasional
Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), Bambang Soesatyo, saat dikonfirmasi suaraindonesia.co.id di Jakarta, Selasa (8/10/2019).
default ads banner CODE: NEWS / BANNER 1 / 468x60

JAKARTA- Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), Bambang Soesatyo berharap DPR periode 2019-2024 dapat memerhatikan semua kritik dan aspirasi dari masyarakat mengenai wacana RUU KUHP. Namun, Dia juga berharap rancang undang-undang tersebut juga dapat segera disahkan.

"Pembahasan RUU KUHP memang sedang ditunda terlebih dahulu. Pemerintah dan DPR RI sepakat untuk cooling down sehingga bisa sama-sama kembali terjun menyerap aspirasi dari berbagai elemen masyarakat. Kita sangat membutuhkan KUHP yang baru karena KUHP saat ini masih merupakan produk kolonial Belanda," ujar Bamsoet kepada wartawan, Jakarta, Selasa (8/10/2019).

Lebih lanjut, Bamsoet mengatakan tak hanya dari masyarakat, DPR juga harus banyak melibatkan kalangan akademisi dari ilmu sosial dan politik seperti dekan Ilmu-Ilmu Sosial Perguruan Tinggi Negeri se-Indonesia maupun forum akademis. 

Menurutnya, pada periode sebelumnya DPR lebih banyak fokus menyerap aspirasi dari LSM maupun praktisi hukum.

"Tak hanya membedah, jika nantinya RUU ini rampung, berbagai kalangan dan praktisi juga bisa membantu sosialisasi secara masif. Sehingga, masyarakat bisa ikut tercerahkan," tegasnya.

Politikus Golkar itu menyebut bola kini ada di pemerintah. Bamsoet mengatakan, jika masyarakat merasa tidak puas dengan UU tersebut dapat mengajukan judicial review ke Mahkamah Konstitusi (MK).

"Karena itu tak perlu ada gerakan yang sampai berujung kerusuhan. Demonstrasi merupakan hak politik setiap warga negara yang diatur dalam perundangan," tegasnya.

"Namun jika ada gerakan rusuh, siap-siap berhadapan dengan aparat hukum untuk diproses sesuai koridor hukum. Karena negara kita merupakan negara hukum, tak boleh siapapun membuat kerusuhan yang mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat," sambungnya.


Kontributor : Anas
Editor : Imam Hairon
Publisher : Alfina Putri
default ads banner CODE: NEWS / BANNER 2 / 468x60

You can share this post!

Komentar